Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda memastikan dalam memberi pelayanan (standardisasi, sertifikasi, optimalisasi teknologi industri, konsultansi industri, pengujian, pengukuran kalibrasi dan pemeriksaan kehalalan produk) menjaga integritasnya dengan berkomitmen untuk tidak memihak, mencegah tekanan komersial, tekanan keuangan dan tekanan lain dengan menandatangani Pakta Integritas.
BSPJI Samarinda mengendalikan benturan kepentingan sebagai antisipasi menghindari konflik kepentingan terkait kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja atau tidak sengaja untuk kepentingan pihak tertentu yang dapat menghambat pelayanan secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
BSPJI Samarinda bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan. Berpegang teguh pada prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin objektivitas dalam kegiatannya.
Dalam kegiatan sertifikasi penerbitan SPPT SNI, penerbitan Sertifikat SNI ISO 9001, sertifikat Industri Hijau dan pemeriksaan kehalalan produk, mekanisme ketidakberpihakan diwujudkan dengan Pembentukan dan Tata Kerja Komite Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi Produk, LSSM, LSIH dan Lembaga Pemeriksa Halal.
Tugas Komite Ketidakberpihakan mengawasi kebijakan, prosedur dan pelaksanaan sertifikasi dengan melakukan analisa konflik dalam rangka menjaga independensi, kenetralan, konsistensi aturan dan mencegah konflik kepentingan komersial, keuangan, ketidakberpihakan dan kepercayaan sertifikasi termasuk keterbukaan, serta kepentingan lainnya baik personel maupun kelembagaan dibawah pengawasan komite ketidak berpihakan .
Adapun komite ketidakberpihakan terdiri dari :
- Ketua BSPJI , Fathullah, ST., MT,
- Akdemisi UNMUL Prof. Dr. Ir. Krishna Purnawan Candra,
- DPPKUKM M.S, Asep Nuzuludin, ST,
- Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan, M. Irfan Fajrianur, SE
- Assosiasi Industi AMDK , H. Pipin Anwar, MM